KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MAWARIS BAGI ISTRI DALAM STATUS PERKAWINAN DIRAHASIAKAN (CLANDESTINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Farida, Farida and Sadjijono, Sadjijono and Yahman, Yahman (2019) KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MAWARIS BAGI ISTRI DALAM STATUS PERKAWINAN DIRAHASIAKAN (CLANDESTINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Dekrit, 9 (1). pp. 47-54. ISSN (Cetak): 1978-6336

[img] Text
Dekrit_2019_Kedudukan Hukum dan Hak Mawaris.pdf

Download (217kB)
[img] Text
KEDUDUKAN_HUKUM_DAN_HAK_MAWARIS_BAGI_ISTRI_DALAM_S.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://journal.pasca-ubharasby.id/index.php/dekri...

Abstract

Latar belakangnya adalah banyaknya kecurangan kecurangan dari sebuah pernikahan yang dikarenakan sulitnya melaksanakan pernikahan poligami sehingga terjadilah pernikahan clandestine ini.Metode yang di gunakan yuridis normatif dan bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yang dalam hal ini berkaitan dengan aspek akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan. Berdasarkan analisis kajian perdata, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut : bahwa perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) secara administratif telah sesuai dengan norma norma bentuk perlindungan hukumnya. Bentuk perlindungan hukum pada perkawinan clandestine bagi seorang istri adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hukum ini adalah berupa Undang Undang dan perjanjian, sedangkan bentuk perlindungan hukum represifnya adalah tindakan litigasi ke pengadilan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan mengajukan gugatan perceraian. Implikasi yuridis dalam hukum waris baik istri maupun anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai ahli waris sah. Kesimpulannya adalah bentuk perlindungan preventif (Undang Undang) dilandasi pada Pasal 2 ayat (1), 2 (2), 3, 4, 5, 28, 29, 30, 37, 38 (3) Undang Undang Perkawinan. Sedangkan perjanjian diatur dalam pasal 29 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan perlindungan hukum represif istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan atau gugatan cerai ke pengadilan sesuai kompetensi.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Perkawinan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Bachelor of Law
Depositing User: Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited: 10 Oct 2022 02:36
Last Modified: 04 Nov 2022 05:52
URI: http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1422

Actions (login required)

View Item View Item