PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PEMBAYARAN KREDIT NON PERBANKAN BERDASARKAN POJK RI NOMOR 14/POJK.05/2020

Wahjuningati, Edi (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PEMBAYARAN KREDIT NON PERBANKAN BERDASARKAN POJK RI NOMOR 14/POJK.05/2020. MAKSIGAMA Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 16 (2). pp. 123-129. ISSN 1410 - 8763

[img] Text
Maksigama_Perlindungan Hukum (39).pdf

Download (633kB)
[img] Text
PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_DEBITUR_DALAM_PEMBAYARAN_ (1).pdf

Download (1MB)
Official URL: https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/ma...

Abstract

Masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau PHK, padahal masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Wabah Virus Corona 2019 Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Peraturan Lembaga Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Republik Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur di non- pinjaman bank. adalah untuk Pembayaran sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan kode hukum primer dan sekunder, dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan temuan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 memuat ketentuan umum penetapan kualitas aset berupa pendanaan dan restrukturisasi pendanaan. Untuk alasan penegakan hukum dan kepastian hukum, bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat melunasi pinjaman bukan bank berdasarkan Surat Perintah Nomor 14/POJK.05/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/2020.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Debtors, Non-Banking Credit Payments, Financial Services Authority Regulations
Subjects: K Law > K Law (General) > Administration Law
K Law > Administration Law
Divisions: Faculty of Law > Bachelor of Law > S1 Hukum
Depositing User: Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited: 16 Feb 2023 03:53
Last Modified: 04 Oct 2023 06:27
URI: http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1739

Actions (login required)

View Item View Item