HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK JAMINAN KREDIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Afandi, Beny and Yahman, Yahman (2023) HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK JAMINAN KREDIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13 (1). p. 202. ISSN (Cetak): 1978-6336

Text Dekrit_HAKI (47).pdf Download (271kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini memiliki arti bahwa semua lembaga keuangan baik perbankan ataupun non perbankan bersedia menerima atau menjadikan Hak Cipta tersebut sebagai sebuah bentuk agunan kredit. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada lembaga keuangan yang bersedia menerima Hak Cipta sebagai bentuk jaminan kredit, hal ini adalah suatu kewajaran dikarenakan didalam dunia perbankan berlaku suatu prinsip kehatihatian bank, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpun dan terutama lagi pada usaha penyaluran dana pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam lembaga keuangan, pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan. Jika berkaca dari ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut Maka Hak cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada, namun praktisi lembaga keuangan di Indonesia masih menemui kendala dan keraguan dalam pengaplikasiannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang disusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat kendala bagaimana hak cipta dapat dijadikan jaminan dimana tidak ada Lembaga pemerintahan khusus yang diberikan kewenangan untuk menilai hak cipta untuk dijadikan jaminan. Sehingga Ketika ada Lembaga yang bertugas untuk menilai hak cipta kepastian hukum untuk dijadikan jaminan akan lebih pasti.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	HAK CIPTA, HAK PATEN,
Divisions:	Faculty of Law > Bachelor of Law > Magister of Law Faculty of Law > Magister of Law
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	01 Aug 2023 03:10
Last Modified:	01 Aug 2023 03:10
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2023

Actions (login required)

View Item