PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILEGALITAS PENAMBANG PASIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO OLEH PEMERINTAH

ALFINERO, AYES SANDRO (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILEGALITAS PENAMBANG PASIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO OLEH PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Text SKRIPSI (AYES SANDRO ALFINERO 1711111176).pdf Download (1MB)

Abstract

Kenaikan tingkat pelanggaran didalam melaksanakan pertambangan di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sangatlah meningkat pesat didalam kurun waktu 40 Tahun terakhir ini, potensi dari pasir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo inilah yang menjadi alasan dari berbagai pihak untuk tetap melaksanakan pertambangan tanpa memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dan cenderung mengabaikan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penambangan pasir liar yang ada di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro pada khususnya. Tipe peneltian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan meneliti data primer yang ditemukan dilapangan melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian yuridis sosiologis, penulis menggunakan bahan hukum dan juga data, karena penelitian ini disamping bersumber pada data yang diperoleh melalui observasi secara langsung dilapangan juga berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, kegiatan usaha penambangan pasir liar di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini masih ada khususnya di musim kemarau. Kedua, dari hasil penelitian, penulis menemukan dari persentase 100 persen, hanya 10 persen yang memiliki izin legal untuk melakukan usaha penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, adanya campur tangan elite masyarakat didalam pelaksanaan penambangan pasir illegal ini yang mengakibatkan upaya penertiban dari pemerintah selalu berjalan kurang maksimal. Keempat, meskipun banyak hambatan yang didapat oleh pemerintah didalam upaya penegakan hukum pada penambangan pasir liar, namun pemerinrah tetap melaksanakan penegakan hukum dengan tetap memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang ditemukan di lokasi pertambangan saat adanya razia penertiban. Kata Kunci: Penambangan Liar, Elite Masyarakat, Penegakkan Hukum, Pemerintah

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	ILLEGALTAS
Divisions:	Faculty of Law > Bachelor of Law
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	22 Nov 2023 04:59
Last Modified:	22 Nov 2023 04:59
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2162

Actions (login required)

View Item