STUDI ANALISIS ATAS PERMENKUMHAM NO 10 TAHUN 2013 MENGENAI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)

Pradana, Lambang Aji and Suharto, Suharto and Karim, Karim (2021) STUDI ANALISIS ATAS PERMENKUMHAM NO 10 TAHUN 2013 MENGENAI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE). JUDIACIARY Hukum & Keadilan, 10 (1). ISSN 1858-3865

[img] Text
19. STUDI ANALISIS ATAS PERMENKUMHAM NO 10 TAHUN 2013 _Judiciary21.pdf

Download (150kB)
[img] Text
Plagiasi_STUDI_ANALISIS_ATAS_PERMENKUMHAM_NO_10_TAHUN_2013.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judicia...

Abstract

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didafarkan dalam sistem online. Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essensinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Jaminan Fiducia
Subjects: K Law > Public
Divisions: Faculty of Law > Bachelor of Law
Depositing User: Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited: 29 Apr 2024 04:32
Last Modified: 27 May 2024 07:00
URI: http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2409

Actions (login required)

View Item View Item