TINJAUAN HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022

PUTRA, ERKI MAULANA (2023) TINJAUAN HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Skripsi thesis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Text Skripsi Erki Maulana Putra 1911111139 FH UBHARA.pdf Download (1MB)

Abstract

Penerbitan surat telegram Kapolri Nomor:ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 berpengaruh pada penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dikarenakan surat telegram Kapolri tidak memperbolehkan anggota polri melakukan tilang manual kepada pelanggar. Karena hal tersebut terdapat konflik norma dengan PP nomor 80 Tahun 2012. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan dengan norma hukum yang lainnya atau sudah ada. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum antara peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anggota polisi yang kedapatan menggunakan sistem tilang manual setelah dikeluarkannya surat telegram kapolri. Peneliitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian perpustakaan, adalah jenis penelitian yang mempelajari dokumen dengan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan peraturan pemerintah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Surat telegram Polri merupakan naskah dinas bersifat internal dalam lingkup Polri yang memuat pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan ke pejabat lain di lingkungan Polri. sehingga dalam hal ini PP memiliki kedudukan lebih tinggi daripada surat telegram Kapolri. Maka dari itu anggota Polri yang masih kedapatan melakukan tilang manual bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum. Maka dari itu diperlukan diskresi yang mana merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Wisuda 2023
Uncontrolled Keywords:	Kapolri, Surat Telegram, Tilang Manual
Subjects:	K Law > Public
Divisions:	Faculty of Law > Bachelor of Law > S1 Hukum
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	22 May 2025 05:49
Last Modified:	22 May 2025 05:49
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2953

Actions (login required)

View Item