PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN KEWENANGAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 18 TAHUN 2021

CHOLIFA, DIYANI (2024) PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN KEWENANGAN PENGAWASAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 18 TAHUN 2021. Skripsi thesis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Text SKRIPSI DIYANI CHOLIFA (Empiris 2) - 2011121014.pdf Download (1MB)

Abstract

Fungsi sertifikat hak milik atas tanah bagi pemegangnya melibatkan beberapa aspek penting yang mendukung kepastian hukum dan regulasi kepemilikan tanah. Pertama-tama, sertifikat tersebut bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen utama yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Kepastian ini diatur sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertifikat hak milik tidak hanya mencerminkan hak milik pribadi semata, tetapi juga mencakup fungsi sosial tanah. Oleh karena itu, terdapat pembatasan tertentu terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah. Pembatasan ini merupakan bentuk implementasi prinsip bahwa tanah bukan hanya sebagai objek hak pribadi, melainkan juga memiliki peran dalam mendukung kepentingan sosial dan masyarakat. Dengan memiliki sertifikat hak milik atas tanah, pemilik tanah memiliki wewenang untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, asalkan sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, proses perolehan hak kepemilikan tanah melibatkan peran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pemerintah Pusat dan negara Indonesia. Prosedur dan kriteria perolehan sertifikat hak milik atas tanah diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021, yang menjamin keabsahan dan kepastian hukum dari setiap sertifikat yang diterbitkan. Sehingga, melalui proses ini, kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah menjadi lebih terjamin dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Wisuda 2024
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat Hak Milik, Kepemilikan Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan.
Subjects:	K Law K Law > K Law (General) > Administration Law K Law > Administration Law
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	29 Jul 2025 03:51
Last Modified:	29 Jul 2025 03:51
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/3040

Actions (login required)

View Item