PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE BERDASARKAN PENERAPAN KUHP DAN UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Haryadi, Wahyu Tris (2019) PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE BERDASARKAN PENERAPAN KUHP DAN UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum, 13 (2). pp. 119-133. ISSN 2337-6201

Preview

Text Wahyu Tris Hariyadi.pdf Download (14MB) | Preview

Abstract

Untuk menanggulangi perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkanUndang-UndangNo. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika berhadapan dengan “internet gambling’ tetap saja akan ada masalah baru yang akan muncul, terutama menyangkut barang bukti Jika, pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti. Sedangkan, dalam “internet gambling’ perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, tapi ditransfer langsung dengan menulis nomor account kartu kredit melalui internet pula. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka banyak timbul permasalahan- permasalahan hukum dalam penelitian ini, antara lain : bagaimana cara mem- buktikan tindak pidana perjudian online, sementara KUHP belum mengenal adanya internet. Apakah pemenuhan unsur perjudian online hanya dengan memenuhi unsur- unsur dalam tindak pidana perjudian di dalam KUHP. Selanjutnya, mengenai bukti-bukti transfer apakah dapat juga dijadikan sebagai bukti, mengingat tentunya tidak ada spesifikasi khusus yang menjelaskan adanya transaksi perjudian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penegakan hukumjudi online masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE; Kendala penegakan hukumjudi online yang dilakukan, yaitu sanksi pidana dalam UU ITE lebih rendah daripada KUHP, kurangnya pemahaman penyidik mengenai perkembangan teknologi, penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, Solusinya adalah menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi, mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana prasarana.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > Civil Law K Law > Civil Law
Depositing User:	Rinawati ubhsby
Date Deposited:	10 Jul 2019 05:21
Last Modified:	24 Oct 2019 02:41
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/38

Actions (login required)

View Item