ANALISIS RATIO DECIDENDI DALAM MENENTUKAN BARANG BUKTI YANG DAPAT DI RAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tg)”

Tambunan, Frans Mulya (2023) ANALISIS RATIO DECIDENDI DALAM MENENTUKAN BARANG BUKTI YANG DAPAT DI RAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tg)”. Skripsi thesis, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Text SKRIPSI CD FRANS MULYA TAMBUNAN 1911121053.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif, dengan adanya globalisasi kejahatan dan berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak pidana. Salah satunya adalah terhadap tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Perlu adanya penegakan hukum semaksimal mungkin guna mencapai adanya keadilan, kepastian dan kemanfaataan hukum, baik dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Salah satu proses peradilan pidana di tingkat pengadilan adalah pemeriksaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, untuk membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa serta mengetahui kebenaran materiil yang dapat meyakinkan hakimbahwa tertuduh sudah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya serta dinyatakan bersalah, sehingga pengadilan akan mengadakan pemeriksaan yang biasa disebut sebagai pembuktian. Pasal 184 UU No 8/1981 membahas tentang alat bukti yang diakui secara sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk & keterangan terdakwa. Metode penulisan yang digunakan melalui pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Selain itu juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sekunder berupa literatur yang ada korelasinya antara tindak pidana informasi dan transaksi elektrobik dan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan barang bukti yang dapat dirampas oleh negara adalah barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, ratio decidendi terhadap Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, memutuskan barang bukti yang dapat dirampas oleh negara mendasar terhadap korelasi barang bukti tersebut diperoleh dari hasil perjudian, hakim memberikan tafsiran secara ekstensifikasi bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara. Perlunya ada evaluasi dan pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap pertimbangan hakim, agar dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu jug sebaiknya pemerintah memprioritaskan agar dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai payung hukum penyitaan dan perampasan aset sehingga memudahkan negara untuk memulihkan aset yang hilang akibat suatu tindak pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Barang Bukti, Ratio Decidendi, Perampasan Aset, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset
Subjects:	K Law > K Law (General) > Criminal Law K Law > Criminal Law
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	06 May 2024 03:06
Last Modified:	06 May 2024 03:06
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2420

Actions (login required)

View Item