Problematika Kebijakan Badan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Kajian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022)"

Mulyadi, Moch. Alfian Tri (2023) Problematika Kebijakan Badan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Kajian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022)". Skripsi thesis, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Text SKRIPSI PROBLEMATIKA KEBIJAKAN BADAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK.pdf Download (1MB)

Abstract

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Nasional di dalam angka 17 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Memastikan Peralihan Hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan. tujuan yang ingin dicapai adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 angka 17 apa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1. Dalam Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dengan rinci mendeskripsikan terkait pokok masalah pada kehidupan sehari-hari dari fenomena sosial yang ada, serta dihubungkan dengan Perundang-undangan yakni Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, BPJS sebagai Persyaratan Pelayanan Publik. Rumusan masalah yang nantinya dijawab dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana analisis pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2022 angka 17 terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Intruksi Presiden Itruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 angka 17 Tidak sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 20 angka 1. Didalam kemampuan Penyelenggara dan kebutuhan masyarakat. di kemampuan penyelenggara masih banyak perlu ditinjau lebih lanjut dari Infrastruktur pelayanan BPJS belum cukup mumpuni, dan di dalam kebutuhan masyarakat jelas sangat ini bukan kebutuhan masyarakat dikarenakan dalam pengurusan peralihak hak atas tanah yang dibutuhkan adalah kepastian hukum tentang hak atas tanahnya sedangkan BPJS sendiri bergerak di dalam di bidang Kesehatan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	INPRES No 1 Tahun 2022, UU No 25 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 1, BPJS Kesehatan
Subjects:	K Law > K Law (General) > Civil Law K Law > Civil Law
Divisions:	Faculty of Law > Bachelor of Law
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	14 May 2024 04:04
Last Modified:	14 May 2024 04:45
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2436

Actions (login required)

View Item