PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PN.Sby)

Christian, Fritz Yohannes (2023) PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2019/PN.Sby). Skripsi thesis, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.

Text SKRIPSI FRITZ YOHANNES CHRISTIAN 1911121024.pdf Download (6MB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, termasuk di perkotaan dan pedesaan. Permasalahan yang timbul adalah meskipun perjanjian pengikatan jual beli sering digunakan, namun belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga secara khusus bagaimana perjanjian pengikatan jual beli itu dapat berkekuatan hukum tetap terkadang masih dipertanyakan terhadap perjanjian pengikatan tersebutjual beli tanah. Ketiadaan norma ini tentunya menimbulkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli. Dari keadaan tersebut maka dibuatlah akad jual beli karena akta tersebut sedang dalam proses pengurusan. Dimana kesepakatan awal para pihak yang dijanjikan dengan perjanjian pengikatan jual beli tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli di kemudian hari. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Berdasarkan analisa peneliti, dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1154/Pdt.G/2019/PN.Sby sebagai putusan VERSTEK adalah karena Pengadilan telah memanggil para terdakwa sesuai surat panggilan namun tidak hadir atau tidak hadir. tidak menyuruh kuasa hukumnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa Majelis Hakim akan memberikan putusan verstek apabila terdakwa tidak hadir atau tidak juga mewakili kuasanya untuk hadir di hadapan dia meskipun dia telah dipanggil dengan sepatutnya. Pentingnya kekuatan dari PPJB pada prinsipnya tertuang dalam aturan hukum sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata. PPJB ini sudah memiliki payung hukum yaitu melalui UU No. 1 Tahun 2011, SEMA No. 4 Tahun 2016, dan Peraturan PUPR No. 11/PRT/M/2019.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Sengketa Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General) > Civil Law K Law > Civil Law
Divisions:	Faculty of Law > Bachelor of Law > S1 Hukum
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	28 May 2024 05:13
Last Modified:	28 May 2024 05:13
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/2466

Actions (login required)

View Item