Munawaroh, Siti (2019) PERSPEKTIF YERIDIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI MEDIA PENYIARAN. Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum, 12 (1). pp. 100-114. ISSN 2337-6201
|
Text (pdf)
Kebijakan Kriminal.pdf - Submitted Version Download (14MB) | Preview |
Abstract
Penyiaran pada dasarnya adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang dilakukan lembaga penyiaran (korporasi media penyiaran) dalam bentuk pemberitaan sebagai upaya menumbuhkembangkan pribadi masyarakat menjadi pribadi yang demokratis, adil dan sejahtera. Pemberitaan yang dilakukan korporasi media penyiaran selain mengbadirkan dampak positif, juga menghadirkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi faktor kriminogen yang mengancam ketertiban sosial bahkan mengancam stabilitas keamanan Negara. Mengatasi dan mengantisipasi masalah tersebut maka penyiaran harus ditangani dengan cara yang rasional, salah satu usaha rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan kriminal. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah kebijakan kriminal terhadap korporasi media penyiaran di Indonesia saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi potensi tindak pidana penyiaran dan bagaimana fonnulasi kebijakan kriminal di masa mendatang untuk menanggulangi tindak pidana penyiaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (libnuy research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana penyiaran telah diatur dalam Undang- Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan formulasi peraturan perundangan- undangan tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Kebijakan kriminal atau dipahami sebagai kebijakan penanggulangan untuk tindak pidana penyiaran di masa yang akan datang harus dengan kebijakan formulasi hukum pidana yang lebih optimal untuk menjangkau perkembangan tindak pidana penyiaran.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Rinawati ubhsby |
| Date Deposited: | 28 May 2019 03:41 |
| Last Modified: | 24 Oct 2019 02:39 |
| URI: | http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/33 |
Actions (login required)
 |
View Item |
