KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JASA CYBER PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE

Simega, Vicky Bella Yoyo (2020) KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JASA CYBER PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE. Skripsi thesis, Universitas Bhayangkara.

Text SKRIPSI 1611111111 VICKY BELLA YOYO SIMEGA.pdf Download (878kB)

Abstract

Pekembangan dunia teknologi informasi saat ini telah membawa menusia ke era globalisasi yang sangat bebas melahirkan berbagai dampak, baik negatif maupun positif. Cyber Pornografi atau cyber sex merupakan salah satu sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Cyber Pornografi antara lain: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang dapat mencegah tindak pidana cyberporn, tetapi peran keluarga, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh untuk pencegahan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Cyber Pornografi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Bachelor of Law > S1 Hukum
Depositing User:	Perpus Ubhara Surabaya
Date Deposited:	20 Apr 2021 04:09
Last Modified:	20 Apr 2021 04:09
URI:	http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/712

Actions (login required)

View Item